ScreenNewsBogor.com, Cibinong, Kabupaten Bogor – Di Tengah pesatnya pembangunan di pusat pemerintahan Kabupaten Bogor masih ada warga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Atap bilik yang terkelupas bisa saja runtuh seketika. Tinggal bersama kedua orangtuanya yang sudah sepuh, Warga, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Luthfi Muhtadi mengaku sering khawatir dan was was saat malam tiba.
Terlebih saat ini tengah masuk musim penghujan.
Bukan tak ingin memperbaiki rumahnya, namun apa daya, keuangannya hanya cukup untuk makan satu hari sekali.
Ia pun mengungkapkan pernah beberapa kali melakukan berbagai upaya mulai dari melapor ke kelurahan, kecamatan, hingga mengirim pesan langsung (DM) ke berbagai akun resmi pemerintah. Namun, hingga kini, ia belum mengetahui kejelasan tindak lanjutnya.
Menurut Luthfi, pengajuan perbaikan rumah sebelumnya sudah ia sampaikan sejak 3 November 2025. Ia bahkan mengaku telah melapor ke Pemprov Jawa Barat serta mengirimkan foto kondisi rumahnya.
“Di Kabupaten Bogor saya dipersulit. Saya sudah laporan dan data sudah masuk, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut jelas,” ujarnya.
Ia menceritakan bahwa sebagian akun resmi pemerintah daerah sempat merespons, namun hanya sebatas meminta data KTP dan KK melalui WhatsApp. Setelah itu, komunikasi terputus.
“Pemkab hanya sebatas WA aja. Setelah itu hilang. Bahkan akun Lapor Pak Bupati juga sekarang tidak bisa dihubungi,” keluhnya.
Luthfi juga mengungkap bahwa kondisi rumah yang ia tempati bersama istri, anak, serta kedua orang tua sudah semakin parah. Bagian belakang rumah kerap mengalami kebocoran saat hujan, bahkan pernah terendam banjir hingga setinggi mata kaki. Tidak adanya tanggul dan pondasi membuat air dari bagian atas perumahan langsung mengalir masuk.
“Kalau hujan saya nggak bisa tidur. Takut banjir, takut rumah ambruk,” ujarnya.
Selain banjir, Luthfi menyebut pernah ditemukan ular hitam masuk ke rumah sehingga membahayakan penghuni. Ia mengaku kondisi rumah seperti ini telah berlangsung sejak awal pernikahannya, dan menjadi semakin parah dalam tiga tahun terakhir.
“Saya cuma ingin rumah yang layak huni untuk keluarga. Anak, istri, ibu tua bisa tidur nyenyak,” ungkapnya.
Luthfi mengaku mulai berani speak up setelah melihat banyak masyarakat lain di media sosial yang menyampaikan keluhan serupa. Ia juga menyoroti fokus pemerintah daerah yang menurutnya terlalu sering menonjolkan kegiatan Car Free Day (CFD).
“Saya sering komen di Instagram Bupati. Jangan ngurusin CFD mulu, masyarakat yang butuh bantuan juga harus diperhatikan. Kayaknya harus viral dulu baru ada tindak lanjut,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah mencontoh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilainya lebih cepat merespons aduan masyarakat. Luthfi juga meminta agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“Coba cek lagi kondisi rumah warga, layak atau nggak. Jangan cuma program CFD yang ditonjolkan. Masyarakat kecil juga perlu diperhatikan,” ujarnya.
Di tengah pendapatan keluarga yang tidak menentu dan kondisi rumah yang memprihatinkan, Luthfi berharap ada kepastian dari pemerintah mengenai pengajuan perbaikan rumahnya.
“Jangan dipersulit prosesnya. Kalau bisa, lebih peka terhadap masyarakat tidak mampu, termasuk kami para disabilitas,” tutupnya.
